Oleh: Abu Atiq
Para masyayikh sering mengingatkan bahwa kerusakan besar biasanya tidak datang sekaligus. Ia datang pelan-pelan, nyaris tidak terasa. Dimulai dari hilangnya rasa hormat kepada sesama, memudarnya kepercayaan, berkurangnya kesediaan untuk mendengar, lalu tumbuhnya perasaan paling benar sendiri. Ketika semua itu dibiarkan, persaudaraan yang selama ini terbangun kuat perlahan mulai retak.
Karena itulah para ulama tidak pernah lelah mengajarkan adab.
Bagi para kiai, adab bukan sekadar tata krama. Adab adalah infrastruktur kehidupan bersama. Dengan adab, ilmu menjadi cahaya. Dengan adab, perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Dengan adab, musyawarah melahirkan kemaslahatan. Dan dengan adab pula, sebuah bangsa dapat tetap berdiri tegak meskipun dihuni oleh manusia yang berbeda-beda latar belakangnya.
Barangkali karena itulah Indonesia masih bertahan hingga hari ini.
Bangsa ini tidak dibangun di atas kesamaan. Sejak awal, Indonesia lahir dari keberagaman yang luar biasa. Beragam suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan keyakinan dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Para pendiri negeri ini menyadari bahwa keberagaman adalah kenyataan yang tidak mungkin dihapuskan. Yang diperlukan bukan menyeragamkan semuanya, melainkan menemukan jalan yang dapat diterima bersama tanpa mengorbankan siapapun.
Dari ikhtiar itulah lahir Pancasila. Bukan tanpa ketegangan. Ada perdebatan yang sungguh-sungguh, ada kompromi yang mahal, ada kebesaran jiwa yang harus ditunjukkan oleh semua pihak. Dan di titik yang paling menentukan, ulama-ulama pesantren memainkan peran yang jauh lebih besar dari yang sering disadari.
Abdul Wahid Hasyim, putra KH Hasyim Asy’ari yang terbentuk dalam didikan pesantren, hadir dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan turut merumuskan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Itu bukan konsesi. Itu adalah tindakan kenegaraan yang lahir dari kedalaman fiqh siyasah: membangun baladan aminan sebagai prasyarat bagi agama, ilmu, dan peradaban untuk tumbuh dengan aman di atas tanah yang majemuk.
Karena itu, setiap kali tanggal 1 Juni tiba, yang sesungguhnya diperingati bukan hanya lahirnya dasar negara. Yang dikenang adalah keberanian para pendiri yang memilih kemaslahatan di atas kepentingan kelompok, memilih musyawarah di atas pemaksaan kehendak, dan memilih masa depan Indonesia di atas segala perbedaan yang ada. Di antara mereka, ulama-ulama yang berakar dalam tradisi pesantren berdiri bukan sebagai penonton, melainkan sebagai arsitek.
Bagi warga Nahdlatul Ulama, peran itu bukan sesuatu yang asing dan bukan sesuatu yang baru. Para ulama sejak dahulu telah mengajarkan bahwa menjaga persatuan merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan. Menjaga negeri bukan sekadar urusan politik, melainkan juga bagian dari ikhtiar menjaga ruang kehidupan agar agama, ilmu pengetahuan, dan peradaban dapat tumbuh dengan baik.
Hari ini, ketika bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 dan Nahdlatul Ulama sedang menapaki abad keduanya, pesan tersebut terasa semakin mendesak untuk diperbarui pemahamannya.
NU tidak lahir pada 1926 untuk kemudian baru berperan di abad kedua. Selama satu abad penuh, NU sudah menjadi penggerak peradaban. Resolusi Jihad 1945 menggerakkan kekuatan yang tidak bisa dilakukan oleh kalkulasi militer manapun dan menentukan narasi kemerdekaan bangsa ini di hadapan dunia. Perlawanan terhadap DI/TII mempertahankan keutuhan NKRI. Navigasi di tengah Nasakom menjaga posisi Islam dalam percaturan nasional. Keputusan Muktamar Situbondo 1984 menerima Pancasila sebagai asas bukan karena tekanan semata, melainkan karena para kiai memiliki argumen syar’i yang kokoh: Pancasila mengandung nilai-nilai maslahat yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama, dan menjaga keutuhan kontrak sosial kebangsaan adalah kewajiban yang mengatasi kepentingan kelompok manapun.
Semua itu adalah satu narasi yang tidak terputus. NU membaca situasi dari dalam tradisinya yang integral, lalu mengambil tindakan yang melampaui ekspektasi semua pihak yang menilai dari luar.
Yang berubah di abad kedua bukan besarnya peran, melainkan bentuk tantangan yang dihadapi. Dulu tantangan berwujud fisik dan militer. Kemudian ia berwujud ideologis, ketika gerakan yang mendelegitimasi mazhab dan memutus sanad keilmuan masuk melalui pintu modernisme. Kini tantangan hadir dalam wujud yang lebih halus: arus informasi yang bergerak tanpa batas, otoritas keilmuan yang sering dikalahkan oleh popularitas, dan tekanan untuk mengukur keberhasilan pesantren dari indikator-indikator yang tidak lahir dari dalam tradisi pesantren itu sendiri.
Dalam keadaan seperti ini, yang paling dibutuhkan bukan semata kemampuan beradaptasi secara teknis. Yang paling dibutuhkan adalah apa yang selama ini dijaga oleh pesantren dan tidak bisa disediakan oleh platform digital manapun: transmisi kondisi, bukan sekadar transmisi informasi. Tabayun, tawasuth, tawazun, dan tasamuh bukan sekadar nilai yang diajarkan. Ia adalah kondisi yang harus ditransmisikan dari yang sudah memiliki kepada yang memerlukan, dari kiai kepada santri, dari generasi yang kondisinya terbentuk kepada generasi yang membutuhkan pembentukan itu. Selama rantai transmisi ini terjaga, NU akan terus mampu menjawab tantangan zamannya sebagaimana ia selalu menjawabnya selama satu abad yang lalu.
Inilah yang membuat Konferensi Cabang PCNU Sidoarjo tahun ini memiliki makna yang melampaui agenda lima tahunan.
Sidoarjo bukan sekadar daerah dengan tradisi pesantren yang kuat dan salah satu pusat pertumbuhan industri di Jawa Timur. Sidoarjo adalah tanah yang secara harfiah menjadi tempat tumbuhnya akar intelektual dan spiritual gerakan yang kemudian bernama NU. Di Pesantren Siwalan Panji, Buduran, pada era Kiai Yaqub, KH Hasyim Asy’ari, Kiai Mas Alwi Abdul Aziz, Kiai Ridlwan Abdullah, dan Kiai Wahab Hasbullah menimba ilmu dan membentuk ikatan keilmuan yang kelak menjadi fondasi jam’iyah. Pada era Kiai Khozin yang meneruskan kepemimpinan pesantren itu, Syaikhona Kholil Bangkalan dan para ulama’ lainnya juga menapaki tangga keilmuan di tanah yang sama.
Dari pesantren di tanah Sidoarjo itulah sebagian besar sanad intelektual dan spiritual gerakan NU bermula. Bukan dari kota, bukan dari institusi modern, melainkan dari halaqah-halaqah keilmuan yang mentransmisikan bukan hanya ilmu, tetapi kondisi dan adab yang menjadikan ilmu itu cahaya dan bukan sekadar informasi.
Karena itu, tantangan yang dihadapi NU Sidoarjo hari ini bukan sekadar menjaga tradisi keagamaan yang telah diwariskan para pendahulu. Ia adalah memastikan bahwa tanah yang pernah melahirkan para pendiri NU terus menjadi sumber transmisi kondisi itu, sebagaimana dulu ia menjadi sumber yang melahirkan tokoh-tokoh paling menentukan dalam sejarah bangsa.
Konferensi Cabang semestinya menjadi ruang untuk merumuskan arah besar itu. Bagaimana NU Sidoarjo memastikan bahwa warga nahdliyin yang kini bekerja di tengah masyarakat industri tetap memiliki akses pada otoritas ulama yang bersanad? Bagaimana pesantren-pesantren di Sidoarjo tetap menghasilkan generasi yang berakar kuat dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus mampu menghadapi tantangan zaman dengan percaya diri? Bagaimana jam’iyah hadir bukan sekadar sebagai penyedia layanan sosial, tetapi sebagai sumber orientasi nilai yang kokoh di tengah masyarakat yang berubah dengan cepat?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting dari dinamika kontestasi yang lazim mewarnai setiap forum pemilihan. Sebab dalam tradisi para ulama, kepemimpinan bukanlah soal kehormatan yang dicari, melainkan amanah yang harus dipikul. Jabatan bukan tempat untuk meninggikan diri, tetapi sarana memperluas kemanfaatan.
Pada titik inilah Hari Lahir Pancasila, NU abad kedua, dan Konferensi Cabang PCNU Sidoarjo bertemu dalam satu makna yang sama, bukan karena kebetulan kalender, melainkan karena ketiganya dijaga oleh sumber kekuatan yang sama: adab para pelakunya. Pancasila bertahan bukan karena bunyi pasal-pasalnya, melainkan karena ada generasi demi generasi yang dipelihara adabnya untuk memaknai dan mengamalkannya. NU bertahan selama satu abad bukan karena besarnya organisasi, melainkan karena ada rantai transmisi kondisi yang tidak pernah putus dari kiai ke santri. Dan Konferensi Cabang akan menjadi khidmah atau sekadar kontestasi bergantung pada satu hal: adab para peserta yang menghadirinya.
Di tengah dunia yang semakin gaduh, bangsa ini membutuhkan lebih banyak kebijaksanaan daripada kemarahan. Lebih banyak musyawarah daripada pertengkaran. Lebih banyak keteladanan daripada sekadar slogan. Dan semua itu sesungguhnya telah lama diajarkan para kiai, bukan hanya dalam kata-kata, melainkan dalam cara hidup yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Memperingati Hari Lahir Pancasila tahun ini bukan sekadar mengenang masa lalu. Ia adalah kesempatan untuk meneguhkan kembali bahwa yang menjaga rumah bersama ini bukan pagar peraturan, bukan kekuatan anggaran, dan bukan jumlah kader yang terdata. Yang menjaga rumah bersama adalah kualitas adab yang ditransmisikan dari mereka yang memilikinya kepada mereka yang membutuhkannya.
Semoga Pancasila tetap menjadi penuntun kehidupan berbangsa. Semoga Nahdlatul Ulama di abad keduanya terus menjadi peneduh umat, penguat bangsa, dan penggerak peradaban, sebagaimana ia telah menjadi selama satu abad penuh. Dan semoga Konferensi Cabang PCNU Sidoarjo melahirkan keputusan-keputusan terbaik yang membawa keberkahan, mempererat ukhuwah nahdliyah, serta memperkuat peran jam’iyah dalam menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat.
Sebab pada akhirnya, sebagaimana sering diingatkan para masyayikh, yang akan dikenang dari sebuah kepemimpinan bukanlah seberapa lama ia berkuasa, melainkan seberapa besar manfaat yang ditinggalkannya.
Catatan Kaki
Nahdlatul Ulama, Khittah Nahdliyyah 1926; lihat pula Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Jakarta: Wahid Institute, 2006).
